memasang EKG yang benar sesuai standar

Langkah-langkah pemasangan EKG

 

 

1. Atur Posisi Pasien, posisi pasien diatur terlentang datar

 

2. Buka dan longgarkan pakaian pasien bagian atas, bila pasien memakai jam tangan, gelang, logam lain agar dilepas

 

3. Bersihkan kotoran dengan menggunakan kapas pada daerah dada, kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai dilokasi manset elektroda.

 

4. Mengoleskan jelly pada permukaan elektroda.

 

5. Memasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai.

 

6. Memasang arde.

 

7. Menghidupkan monitor Elektrokardiogram.

 

8. Menyambungkan kabel Elektrokardiogram pada kedua tungkai pergelangan tangan dan kedua tungkai pergelangan kaki pasien, untuk rekaman ekstremitas lead (Lead I, II, III, AVR, AVL, AVF) dengan cara :

 

 

 

 Warna merah pada pergelangan tangan kanan

 

 Warna hijau pada kaki kiri

 

 Warna hitam pada kaki kanan.

 

 Warna kuning pada pergelangan tangan kiri.

 

 Memasang elektroda dada untuk rekaman precardial lead

 

o V1 pada interkosta keempat garis sternum kanan

 

o V2 pada interkosta keempat garis sternum kiri

 

o V3 pada pertengahan V2 dan V4

 

o V4 pada interkosta kelima garis pertengahan clavikula kiri

 

o V5 pada axila sebelah depan kiri

 

o V6 pada axila sebelah belakang kiri

 

 

 

9. Melakukan kalibrasi dengan kecepatan 25 mili/detik

 

10. Bila rekaman Elektrokardiogram telah lengkap terekam, semua elektroda yang melekat ditubuh pasien dilepas dan dibersihkan seperti semula.

 

11. Pasien dibantu merapihkan pakaian

 

 

 

Catatan :

 

Harap diperhatikan urutan pemasangan LEAD pada EKG agar tidak terjadi kesalahan interpretasi data yang dikeluarkan oleh EKG itu sendiri.

 

 

Rancangan Undang-Undang Keperawatan Terbaru

Pasal 19
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
2. Warga Negara Republik Indonesia;
3. Sehat rohani dan jasmani;
4. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;
5. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;
6. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 10 tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non perawat;
7. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
8. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil.

Pasal 20

1. Keanggotaan Konsil berakhir apabila :
   
   1. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
   2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   3. Meninggal dunia;
   4. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
   5. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga)bulan;
   6. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal anggota Konsil menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari keangotaannya.
3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil.

Pasal 21

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris konsil
2. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota konsil
4. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil
5. Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 22

1. Setiap keputusan Konsil yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
2. Rapat pleno Konsil dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
3. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.

Pasal 23

Pimpinan Konsil melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 24

1. Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN

Pasal 25

1. Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh kolegium keperawatan bersama Asosiasi pendidikan keperawatan
2. Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
   
   1. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners dengan bersama asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
   2. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan bersama asosiasi institusi pendidikan keperawatan.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 26

Pengembangan keprofesian berkelanjutan keperawatan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat yang diatur oleh organisasi profesi.

Pasal 27

1. Setiap perawat yang berpraktik harus meningkatkan kompetensinya melalui Pengembangan keprofesian berkelanjutan keperawatan
2. Pengembangan keprofesian keperawatan berkelanjutan bagi perawat mencakup:
   
   1. Kegiatan praktik profesional
   2. Pendidikan dan pelatihan
   3. Pengembangan ilmu pengetahuan
   4. Pengabdian masyarakat
3. Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir (b) dalam bentuk program sertifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
4. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan adalah organisasi profesi atau lembaga lain yang terakreditasi oleh organisasi profesi.
5. Pemerintah, pemerintah daerah dan atau sarana kesehatan yang memakai jasa perawat wajib menfasilitasi dan menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi perawat.

BAB VII

REGISTRASI DAN LISENSI PERAWAT

Pasal 28

1. Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang diterbitkan Konsil melalui mekanisme uji kompetensi oleh konsil.
2. Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku sebagai surat izin praktik bagi perawat yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) wajib dimiliki oleh perawat yang melakukan praktik mandiri
4. Surat Tanda Registrasi Perawat sebagaimana ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori:
   
   1. untuk perawat vokasional yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat berhak mendapat sebutan perawat vokasi lisensi (PVL)
   2. untuk perawat profesional yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat berhak mendapat sebutan dengan Ners Registrasi (NR)
5. Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memiliki sertifikat lulus uji kompetensi

Pasal 29

1. Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, lisensi praktik perawat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. NR yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh SIPP dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.
3. PVL yang telah lulus uji kompetensi NR dapat memperoleh SIPP sesuai persyaratan yang berlaku.

Pasal 30

1. Syarat untuk memperoleh SIPP :
   
   1. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat
   2. Tempat praktik memenuhi persayaratan untuk praktek mandiri
   3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan
2. SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
   
   1. Surat tanda Regstrasi Perawat masih berlaku
   2. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik untuk memperoleh SIPP diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 31

1. Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Registrasi ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Perawat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (5), ditambah dengan satuan kredit profesi yang ditetapkan Organisasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi Organisasi Profesi.

Pasal 32

1. Perawat asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus dilakukan adaptasi dan evaluasi sebelum di registrasi.
2. Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi
3. Ketentuan mengenai Adaptasi selanjutnya diatur oleh Konsil
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   
   1. Keabsahan ijazah;
   2. Registrasi perawat dari negara asal
   3. Kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang dikeluarkan oleh konsil
   4. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
   5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik keperawatan Indonesia yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
5. Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
6. Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diregistrasi oleh konsil sesuai ketentuan berlaku

Pasal 33

1. Perawat asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia diberikan Surat Tanda Registrasi Sementara
2. Surat Tanda Registrasi Sementara pada ayat (1) berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 ( satu) tahun berikutnya.
3. Surat Tanda Registrasi Sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32.

Pasal 34

SIPP tidak berlaku karena:

1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
3. atas permintaan yang bersangkutan;
4. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
5. dicabut oleh pejabat yang berwenang

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Pasal 36

Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.

Pasal 37

1. Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (NR) dan perawat vokasional (PVL).
2. Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.

Pasal 38

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 39

Hak Klien

Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan.
2. meminta pendapat perawat lain
3. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
4. menolak tindakan keperawatan

Pasal 40

Kewajiban Klien

Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban:

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat
3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 41

Pengungkapan Rahasia Klien

Pengungkapan rahasia klien hanya dapat dilakukan atas dasar:

1. Persetujuan tertulis dari klien
2. Perintah hakim pada sidang pengadilan
3. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 42

Hak Perawat

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar praktik keperawatan, standar asuhan kepeawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan /atau keluarganya;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;
4. Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi
5. Memperoleh fasilitas kerja yang mendukung pekerjaan perawat profesional
6. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
7. Menerima imbalan jasa profesi

Pasal 43

Kewajiban Perawat

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban:

1. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi standar pelayanan keperawatan, standar praktik keperawatan, standar asuhan keperawatan dan SOP
2. Merujuk klien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien kecuali untuk kepentingan hukum;
4. Menghormati hak-hak klien sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
5. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa
6. Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan keperawatan dalam upaya peningkatan profesionalisme.

Pasal 44

Praktik Mandiri

1. Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok dan atau pelayanan keperawatan dan atau kesehatan di rumah
2. Perawat yang melakukan praktik mandiri mempunyai kewenangan sesuai yang tercantum pada pasal 5 dan pasal 6
3. Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
   
   1. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
   2. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan asuhan atau pelayanan keperawatan
4. Persyaratan perlengkapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
5. Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 45

Penghargaan

1. Perawat yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
2. Perawat yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

Pasal 46

1. Penghargaan kepada perawat dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
2. Penghargaan kepada perawat dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari perawat nasional, dan/atau hari besar lain.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERLINDUNGAN

Pasal 47

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau institusi sarana kesehatan wajib memberikan perlindungan terhadap perawat dalam melaksanakan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat perawat dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

BAB X

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Pemerintah, Konsil , dan Organisasi Profesi membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.

Pasal 49

1. Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir
2. Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian
3. Pemerintah, konsil dan organisasi profesi membina serta mengembangkan kualifikasi dan kompetensi perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta;
4. Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat dan jJenjang Karir Perawat.
5. Jenjang Karir Perawat yang dimakasud sesuai dengan ketentuan organisasi profesi

Pasal 50

Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, diarahkan untuk:

1. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.
2. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat
3. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat;
4. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.

Pasal 51

Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat PVL dan NR

Pasal 52

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri keperawatan dapat dilakukan audit keperawatan oleh Konsil Keperawatan.

Pasal 53

Sanksi Administratif dan Disiplin

1. Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun
2. Perawat yang dinyatakan melanggar disiplin Profesi dikenakan sanksi sebagai berikut:
   
   1. Pemberian Peringatan Tertulis
   2. Kewajiban mengikuti Pendidikan atau Pelatihan pada Institusi Pendidikan Keperawatan.
   3. Rekomendasi Pencabutan STRP dan SIPP
3. Pelanggaran disiplin ilmu keperawatan sebagai mana dimaksud ayat (2) diteliti dan ditetapkan oleh konsil melalui sidang disiplin.
4. Pencabutan SIPP sebagaimana dimaksud ayat (2) c dapat berupa:
   
   1. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 6 (enam) bulan
   2. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun
   3. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 3 (tiga) tahun
5. Sanksi Administratif terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh pemerintah Kab/Kota atau Pejabat yang berwenang setelah dilakukan penelitian dan usul dari Konsil.

Pasal 54

Sanksi Pidana

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki STRP dan SIPP dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 55

Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikan sesuai Permenkes Nomor 148 tahun 2010 tentang ijin penyelenggaraan praktik perawat, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebut sesuai ketentuan.

Pasal 57

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Keperawatan, sebelum terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan registrasi dan lisensi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Konsil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Standar kompetensi keperawatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangk

a mewujudkan derajat

kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kes

ejahteraan sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan sebagai hak

asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberi

an berbagai upaya

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

oleh masyarakat. Pelayanan

keperawatan merupakan bagian integral dari pelayana

n kesehatan ditujukan kepada

individu, kelompok dan masyarakat yang memiliki mas

alah fisik, mental maupun

sosial di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan tangg

ung jawab pemerintah dan

seluruh elemen masyarakat,

harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai

upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan

kesehatan yang

berkualitas dan terjangkau. Persatuan Perawat Nasio

nal (PPNI) adalah organisasi

profesi yang merupakan bagian dari elemen masyaraka

t turut berkontribusi dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaima

na yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Dasar 1945.

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 32 aya

t (4) menyebutkan bahwa;

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasark

an ilmu kedokteran dan

atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan ole

h tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pasal

53, ayat (1) juga

menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperole

h perlindungan hukum

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Pasal 53, ayat (2)

menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan

tugasnya berkewajiban

untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak

pasien.

Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan fisio

logis, psikologis, sosial,

spiritual dan kultural yang diberikan kepada klien

karena ketidakmampuan,

ketidakmauan dan ketidaktahuan klien dalam memenuhi

kebutuhan dasar yang

terganggu baik aktual maupun potensial. Fokus keper

awatan adalah respons klien

terhadap penyakit, pengobatan dan lingkungan. Tangg

ungjawab perawat yang

sangat mendasar adalah meningkatkan kesehatan, men

cegah penyakit, memulih

kan dan mengurangai penderitaan. Tanggungjawab ini

bersifat universal.

Pelayanan keperawatan merupakan sektor pelayanan ja

sa yang harus mengikuti

perkembangan global. Era globalisasi dalam lingkup

perdagangan bebas antar

negara, membawa dampak ganda, di satu sisi membuka

kesempatan kerjasama

yang seluas-luasnya disisi lain membawa dampak pesa

ingan yang cukup ketat. Oleh

karena itu tantangan utama saat ini dan masa mendat

ang adalah meningkatkan

daya saing dan keunggulan kompetitif di sektor kepe

rawatan. Untuk menyiapkan

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan

tuntutan pasar kerja atau

dunia usaha dan industri maka perlu ada standar pro

fesi agar terwujud hubungan

timbal balik yang positif. Standar profesi ini juga

dapat digunakan oleh pemerintah

dalam mengembangkan kebijakan secara makro.

Standar Profesi disusun oleh organisasi profesi dan

disyahkan oleh pemerintah

untuk dapat diberlakukan secara nasional maupun unt

uk kepentingan internasional.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan ditetapkan standar profesi perawat Indonesia

untuk memastikan

masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawata

n yang kompeten dan

aman.

2. Tujuan Khusus

Standar Profesi Perawat Indonesia digunakan sebagai

:

a. Pedoman bagi perawat dalam menjalankan peran pro

fesinya.

b. Pedoman bagi pemerintah untuk pengambilan kebija

kan berkaitan dengan

peran perawat dalam pembangunan kesehatan nasional.

c. acuan bagi institusi pendidikan dalam menyusun k

urikulum.

d. acuan bagi industri atau dunia usaha kesehatan d

alam menentukan

kebutuhan tenaga maupun pengembangan karier perawat

.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Keperawatan

1. Pengertian

a. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profes

ional yang merupakan

bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarka

n pada ilmu dan kiat

keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, ke

lompok, dan masyarakat

baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh prose

s kehidupan manusia.

b. Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian

kegiatan pada praktik

keperawatan baik langsung atau tidak langsung diber

ikan kepada sistem klien

di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan men

ggunakan pendekatan

ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standa

r praktik keperawatan.

Asuhan keperawatan langsung adalah tindakan mandiri

perawat, yaitu

tindakan yang ditetapkan oleh perawat secara mandir

i atas dasar justifikasi

ilmiah keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar p

asien, sedangkan

asuhan keperawatan tidak langsung yaitu tindakan ko

laborasi yang

merupakan tindakan dari hasil konsultasi dengan pro

fesi kesehatan lain dan

atau didasarkan pada keputusan pengobatan oleh tim

medik

c. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaika

n program pendidikan

keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yan

g diakui oleh

Pemerintah Republik Indonesia, teregister dan diber

i kewenangan untuk

melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan pera

turan perundang-

undangan.

d. Perawat vokasional adalah seseorang yang mempun

yai kewenangan untuk

melakukan praktik dengan batasan tertentu dibawah s

upervisi langsung

maupun tidak langsung oleh Perawat Profesional deng

an sebutan

Licensed

Vocational Nurse (LVN)

e. Perawat professional adalah tenaga professional

yang mandiri, bekerja

secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain da

n telah menyelesaikan

program pendidikan profesi keperawatan, terdiri dar

i ners generalis, ners

spesialis dan ners konsultan. Jika telah lulus uji

kompetensi yang dilakukan

oleh badan regulatori yang bersifat otonom, selanju

tnya disebut

Registered

Nurse (RN)

f. Ners adalah seseorang yang telah menyelesaikan p

rogram pendidikan

sarjana di tambah dengan pendidikan profesi (Ners).

g. Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menye

lesaikan program

pendidikan pasca sarjana (S2) dan atau ditambah pen

didikan spesialis

keperawatan1.

h. Ners Konsultan adalah seseorang yang telah menye

lesaikan program

pendidikan pasca sarjana (S3) dan atau ditambah den

gan pendidikan

spesialis keperawatan 2.

i. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsult

asi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperluka

n baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada perawat.

2. Praktik Keperawatan

Perawat dalam melakukan berperan sebagai pelaksana

keperawatan,

pengelola keperawatan dan atau kesehatan, pendidik

dan peneliti. Dalam

melaksanakan tugasnya berfungsi secara mandiri dan

kerjasama

(kolaborasi).

Praktik keperawatan diberikan melalui asuhan kepera

watan untuk klien,

individu, keluarga, masyarakat dalam menyelesaikan

masalah kesehata

sederhana dan kompleks. Asuhan keperawatan dapat di

lakukan melalui

tindakan keperawatan mandiri dan atau kolaborasi de

ngan tim kesehatan dan

atau dengan sektor terkait lain. Praktik keperawata

n dapat diberikan di sarana

kesehatan dan praktik mandiri keperawatan.

Tindakan mandiri keperawatan antara lain adalah tin

dakan terapi

keperawatan, observasi keperawatan, terapi kompleme

nter, penyuluhan

kesehatan, nasehat, konseling. Advokasi dan edukasi

dalam rangka

penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan ke

butuhan dasar

manusia dalam upaya memandirikan klien serta mengat

asi masalah

kesehatan sesuai dengan program pemerintah.

Tindakan kolaborasi keperawatan dengan tim kesehata

n lainnya atau dengan

sektor terkait lain antara lain adalah pengembangan

dan pelaksanaan

program kesehatan lintas sektoral untuk peningkatan

kesehatan individu,

keluarga dan masyarakat, perencanaan terhadap upaya

penyembuhan dan

pemulihan kesehatan klien bersama dengan tenaga pro

fesi kesehatan lain.

Praktik keperawatan diselenggarakan dengan mengguna

kan pendekatan

proses keperawatan yang dinamis dan siklik meliputi

pengkajian,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada klien de

ngan berbagai kondisi,

baik sehat maupun sakit serta lingkungan yang mempe

ngaruhinya.

Pengkajian keperawatan dilakukan secara komprehensi

f ditujukan untuk

mengenali masalah kesehatan yang dihadapi klien dan

penyebab timbulnya

masalah tersebut. Dikenalinya masalah dan penyebabn

ya dengan tepat akan

mendasari penyusunan rencana penanggulangannya agar

efektif dan efisien.

Rencana tindakan keperawatan dibuat berdasarkan keb

utuhan klien.

Pelaksanaan praktik keperawatan dilakukan sesuai de

ngan rencana yang

telah disepakati bersama antara klien dan keluargan

ya dengan perawat.

Pelaksanaan praktik keperawatan dilakukan oleh pera

wat/ners dengan tingkat

kewenangan yang sesuai, serta harus berpedoman pada

standar profesi yang

meliputi; standar kompetensi, praktik, pendidikan

dan etik.

Baik proses maupun hasil asuhan keperawatan harus s

elalu di evaluasi dan

di monitor secara terus menerus dan berkesinambunga

n, kemudian diadakan

perbaikan dan modifikasi sesuai dengan hasil evalua

si dan monitoring serta

tujuan yang telah ditetapkan bersama klien. Tujuan

yang telah ditetapkan

dapat berupa hilangnya gejala, menurunnya resiko, t

ercegahnya komplikasi,

meningkatnya pengetahuan dan atau keterampilan kese

hatan serta

meninggalnya klien dengan damai dan bermartabat.

Praktik keperawatan yang memenuhi kebutuhan dan har

apan dapat

diselenggarakan pada semua sarana/tatanan pelayanan

kesehatan, baik di

rumah sakit umum maupun khusus, Puskesmas, praktik

keperawatan di

rumah (

home care

), praktik keperawatan berkelompok/bersama (

nursing

home

, klinik bersama), dan praktik keperawatan perorang

an, serta praktik

keperawatan yang

mobile/ambulatory

. Praktik keperawatan diselenggarakan

dengan memperhatikan keterjangkauan masyarakat untu

k mendapatkan

pelayanan/asuhan keperawatan dalam konteks pelayana

n kesehatan.

Praktik keperawatan profesional mencakup kegiatan-k

egiatan mulai dari yang

sangat sederhana hingga kompleks. Praktik keperawat

an dilakukan dengan

mengutamakan kualitas namun tetap memperhatikan eff

ektifitas dan efisiensi,

agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena

itu pelayanan

keperawatan dilakukan oleh perawat vokasional maupu

n professional.

Sedangkan untuk kegiatan sederhana dan tidak beresi

ko, dilakukan oleh

pembantu perawat dibawah pengawasan perawat vokasio

nal dan/atau

profesional (lampiran 2).

3. Jenis dan Jenjang Pendidikan Keperawatan

Pendidikan keperawatan di Indonesia mengacu kepada

Undang-undang

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

. Dengan demikian

jenis pendidikan keperawatan di Indonesia mencakup

pendidikan vokasi,

akademik dan profesi;

a. Pendidikan Vokasi adalah jenis pendidikan diplom

a sesuai jenjangnya

untuk memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan ya

ng diakui oleh

pemerintah Republik Indonesia

.

b. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi

program sarjana dan

pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasa

an disiplin ilmu

pengetahuan tertentu.

c. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi s

etelah program sarjana

yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pek

erjaan dengan

persyaratan keahlian khusus.

Sedangkan jenjang pendidikan keperawatan mencakup p

rogram pendidikan

diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Keseh

atan.

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang T

enaga Kesehatan.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK

/XI/2001 tentang

Registrasi dan Praktik Perawat.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI PERAWAT INDONESIA

A. Pengertian

Standar diartikan sebagai ukuran atau patokan yang

disepakati, sedangkan

kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseor

ang yang dapat terobservasi

mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap d

alam menyelesaikan suatu

pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja (perfor

mance) yang ditetapkan.

Standar kompetensi perawat merefleksikan atas kompe

tensi yang diharapkan

dimiliki oleh individu yang akan bekerja di bidang

pelayanan keperawatan.

Menghadapi era globalisasi, standar tersebut harus

ekuivalen dengan standar-

standar yang berlaku pada sektor industri kesehatan

di negara lain serta dapat

berlaku secara internasional.

Standar kompetensi disusun dengan tujuan:

a. Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan keperawata

n;

- Memberikan informasi dan acuan pengembangan progr

am dan

kurikulum pendidikan keperawatan

- Memberikan informasi dan acuan pengembangan progr

am dan

kurikulum pelatihan keperawatan

b. Bagi dunia usaha/industri kesehatan dan pengguna

, sebagai acuan dalam:

- Penetapan uraian tugas bagi tenaga keperawatan.

- Rekruitmen tenaga perawat.

- Penilaian unjuk kerja

- Pengembangan program pelatihan yang spesifik

c. Bagi institusi penyelenggara pengujian dan serti

fikasi perawat ;

- acuan dalam merumuskan paket-paket program sertif

ikasi sesuai

dengan kualifikasi dan jenis.

 

 

B. Ranah dan Unit Kompetensi Perawat

1. Ranah Utama Kompetensi Perawat

Kompetensi perawat dikelompokkan menjadi 3 ranah ut

ama yaitu;

a. Praktik Professional, etis, legal dan peka buday

a

1)

Bertanggung gugat terhadap praktik profesional

2)

Melaksanakan praktik keperawatan ( SECARA ETIS DAN

PEKA

BUDAYA)

3)

Melaksanakan praktik secara legal

b. Pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawata

n.

1) Menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam pemberian

dan manajemen

asuhan keperawatan

2) Melaksanakan upaya promosi kesehatan dalam pelay

anan keperawatan

3) Melakukan pengkajian keperawatan

4) Menyusun rencana keperawatan

5) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai rencana

6) Mengevaluasi asuhan tindakan keperawatan

7) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan i

nterpersonal dalam

pemberian pelayanan

8) Menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang a

man

9) Menggunakan hubungan interprofesional dalam pela

yanan keperawatan/

pelayanan kesehatan

10) Menggunakan delegasi dan supervisi dalam pelaya

nan asuhan

keperawatan

c. Pengembangan professional

1) Melaksanakan peningkatan professional dalam prak

tik keperawatan

2) Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan keperaw

atan dan asuhan

keperawatan

3) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud

tanggung jawab profesi

Kerangka kerja kompetensi perawat Indonesia digamba

rkan dalam skema sbb:

(Bersambung)